BANTUAN HIBAH MEJA PTSP

Selasa, 14 Mei 2019 bertempat di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B, Pihak BANK BRI Bersama Ketua Pengadilan Agma Tanggamus meresmikan Meja PTSP / Pelayanan Terpadu Satu Pintu PA Tanggamus di wilayah hukum Tanggamus Lampung.
BANTUAN HIBAH MEJA PTSP

PTSP PA TANGGAMUS KELAS 1B

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu
PTSP PA TANGGAMUS KELAS 1B

ZONA INTEGRITAS

Zona Integritas atau disingkat dengan ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
ZONA INTEGRITAS

SERTIFIKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN

Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB Mendapatkan Beberapa Sertifikat & Piagam Penghargaan
SERTIFIKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

SIKEP

PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) PADA MA DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
SIKEP

S I M A R I

SISTEM INFORMASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
S I M A R I

MOBILE INOVA

Seluruh Pencari Keadilan akan mendapatkan informasi & notifikasi perkara secara otomatis melalui Text Message (SMS) yang akan dikirimkan melalui Handphone Pengguna masing - masing Seluruh Pencari Keadilan bisa mendapatkan informasi perkaranya melalui SMS Seluruh User SIPP PA Tanggamus akan mendapatkan SMS secara otomatis atas kinerja yang dilakukannya
MOBILE INOVA

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
E-COURT

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

APLIKASI PENDUKUNG

APLIKASI PENDUKUNG

JADWAL SIDANG PA TANGGAMUS

JADWAL SIDANG

jwdl sdngPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

sippabcMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

put dirPublikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

SMS PERKARA

put dirSilahkan hubungi pelayanan terpadu satu pintu untuk mengetahui informasi SMS Perkara Hubungi : Meja Informasi dan Perkara.

BIAYA PERKARA

pnjrEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

 

 

PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN

OLEH HAKIM DAN PEGAWAI

  1. Sumber pengaduan :

(1)    Dari masyarakat :

–    Para pencari keadilan;
–    Pengacara;
–    Lembaga bantuan hukum;
–    Lembaga swadaya masyarakat;
–    Dewan Perwakilan Rakyat;
–    Sekretariat kepresidenan dan wakil presiden;
–    Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
–    Komisi Pemberantasan Korupsi;
–    Komisi Hukum Nasional;
–    Komisi ombudsman nasional;
–    Komisi yudisial;
–    Dan lain-lain.

(2)    Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)

3)    Laporan kedinasan.
Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

(4)    Informasi dari :

–    Instansi lain;
–    Media massa;
–    Isu yang berkembang.

  1.  Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;
    c.    Proses penanganan pengaduan

(1)    Pencatatan;
(2)    Penelaahan;
(3)    Penyaluran;
(4)    Pembentukan Tim Pemeriksa;
(5)    Survey pendahuluan;
(6)    Menyusun rencana pemeriksaan;
(7)    Pelaksanaan pemeriksaan

MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim
  2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
  3. Pelanggaran sumpah jabatan
  4. Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer
  5. Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat
  6. Pelanggran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman
  7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif
  8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

HAK-HAK PELAPOR, TERLAPOR DAN INSTITUSI PEMERIKSA

  1. Hak Pelapor
  1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas
  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
  4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan
  1. Hak Terlapor
  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya
  1. Hak Institusi Pemeriksa
  1. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan
  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN DI PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

  1.  Memeriksa pengaduan, meliputi :

–    Indentitas pengadu;
–    Relepansi kepentingan pengadu;
–    Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
–    Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

  1.  Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
    c.    Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :

–    Identitas;
–    Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
–    Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

  1.  Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.
    e.    Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.
    f.    Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).
    g.    Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).
  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

    Jl. jendral A. Yani, Komplek

            Pemkab. Tanggamus

            35384 - Lampung - Indonesia

    0722 - 21456      

    0722 - 21456

  Lokasi Kantor