Mahkamah agung republik indonesia 7 3

idarenmsrutr

on . Dilihat: 36

SATU JAM SAJA BERSAMA PTA BANDAR LAMPUNG
''Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara pada Pengadilan Agama''.
 
Kotaagung (10/07/2024) 
Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1b Deska Fitra,S.H.,M.H. bersama para Panitera Muda dan Panitera Pengganti mengikuti kegiatan satu jam saja bersama PTA Bandar Lampung yang dilaksanakan secara daring melalui zoom.
Bertempat di Media Center Diskusi satu jam saja ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung dengan tema hari ini adalah Kepaniteraan. Chairun Nafar,S.H. Panitera Pengadilan Agama Kruy kelas II sebagai Pemateri dengan judul ''Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara pada Pengadilan Agama''.
WhatsApp Image 2024 07 10 at 08.13.19
Beliau Menyampaikan dalam makalahnya Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama ikut berperan aktif dalam pelaksanaan prinsip kemandirian pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama salah satunya adalah pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara dikelola dengan asas Efektif dan Efisien, Kecepatan dan Ketepatan, Tuntas dan Pertanggungjawaban. Pada pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan penerimaan Negara bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang Berada di bawahnya kemudian ditunjang dengan digitalisasi dan diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/SK/III/2022 tentang Pemberlakuan dan Penggunaan Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Aplikasi PNBP) Versi 2.0 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Dengan memiliki sumber pendanaan sendiri, lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya secara independen tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Dengan adanya sumber pendanaan dari PNBP perkara, lembaga peradilan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti penyediaan fasilitas yang memadai, perbaikan sistem administrasi, dan peningkatan sumber daya manusia pada lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pada pelaksanaanya, tentu masih ada kendala-kendala yang perlu diperhatikan yaitu berupa ketidakpatuhan pada regulasi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kurangnya pengawasan dan evaluasi serta kurangnya sumber Daya manusia yang memadai.
 
WhatsApp Image 2024 07 10 at 08.13.18

Hubungi Kami

  •  Lokasi Kantor
  •  HP. 082373985292
  • E-mail Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Terimakasih Telah Berkunjung di Website Resmi Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1B